Pada tahun 2022 ini secara resmi Indonesia terdiri dari 38 Provinsi dari sebelumnya yang 37 Provinsi. Ini berarti ada 1 provinsi baru di Indonesia. Sebenarnya 3 provinsi terakhir merupakan provinsi baru juga sehingga dengan penambahan 1 provinsi baru menjadi 38 provinsi. Apa saja tiga provinsi baru tesebut?. 4 provinsi baru tersebut adalah Provinsi Papua Selatan yang ditetapkan berdasarkan UU NO.14 …
Read More »Mandatory Spending Adalah
Mandatory spending adalah belanja negara yang wajib dijalankan oleh negara yang sudah ditetapkan ketentuannya dalam UUD atau UU. Karena sifatnya wajib, maka pemerintah pusat wajib menetapkan alokasinya dalam APBN dan dalam APBD untuk Pemerintah Daerah. Mandatory Spending Apa Saja Banyak yang bertanya mandatory spending apa saja? Mandatory spending atau belanja wajib terdiri dari: Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari …
Read More »Tax Ratio Adalah
Tax ratio atau Rasio Pajak adalah ukuran kinerja penerimaan perpajakan dalam suatu negara atau daerah. Tax Ratio salah satu indikator keberhasilan perolehan pajak dalam suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak, maka pengelolaan perpajakan semakin baik. Daoat juga ditengarai, nilai tax ratio yang tinggi biasanya menandakan suatu negara atau daerah sudah masuk kelompok negara maju atau belum. Niai atau …
Read More »Jelaskan apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran?
Neraca Pembayaran atau neraca pembayaran internasional atau balance of payment (BOP) adalah pencatatan atas transaksi ekonomi (perdagangan, transfer keuangan dan moneter) dari individu, perusahaan dan badan pemerintah suatu negara dengan individu, perusahaan dan badan pemerintah negara lain dalam jangka waktu tertentu. Fungsi Neraca Pembayaran Melihat kesehatan hubungan ekonomi antar negara sebagai dasar peningkatan atau perbaikan hubungan dengan negara lain ( …
Read More »Apa yang dimaksud dengan NPL?
Apa yang dimaksud dengan NPLNPL adalah kependekan dari Non Performing Loan atau kredit yang pembayarannya kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah NPL digunakan di dunia perbankan yang ditandai adanya debitur (pengutang) yang tidak dapat membayar kewajibannya baik pengembalian pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman sesuai perjanjian. Istilah NPL digunakan di bank konvensional, sementara untuk bank berbasis syariah digunakan NPF atau Non …
Read More »Apa itu BOPO dalam Perbankan
Apa itu BOPO dalam PerbankanBanyak yang masih asing dengan kata BOPO atau BOPO mengukur apa?. BOPO adalah istilah dalam perbankan. Istilah ini kalah terkenal dari istilah perbankan lain seperti NPL, LDR, CAR ataupun RoA. BOPO merupakan kependekan dari Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. BOPO didapatkan dari perbandingan antara total beban operasional dan total pendapatan operasional. Angka yang didapat (rasio) menggambarkan …
Read More »UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah 1 satu dari paket Undang-Undang keuangan negara yaitu UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Secara umum UU nomor 1 Tahun 2004 mengatur pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003. Download UU nomor 1 Tahun 2004 di sini
Read More »Asas Umum Perbendaharaan Negara
Asas Umum Perbendaharaan Negara disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang terdiri dari 7 asas, yaitu: Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan penerimaan da pengeluaran negara Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN/APBD …
Read More »Apa Yang Dimaksud Obligasi Konversi
Apa Yang Dimaksud Obligasi Konversi- Obligasi konversi atau convertible bond merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi dimaksud (yang dipegang) ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Penentuan tanggal dan harga konversi ditentukan oleh penerbit saat konversi diterbitkan.
Read More »PENGERTIAN INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)= Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan daftar efek syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Islamic Index (JII) indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kapasitas pasar besar dan likuiditas transaksi yang tinggi Jakarta …
Read More »Keseimbangan Primer Dalam APBN
Keseimbangan Primer Dalam APBN adalah nilai selisih dari Total Pendapatan Negara dikurangi Belanja Negara selain untuk belanja pembayaran Bunga Utang. Jika nilainya positif (total pendapatan negara lebih besar daripada total belanjanya), sehingga ada sisa untuk membayar bunga utang. Dan sebaliknya, jika nilainya negatif, maka tidak ada lagi sisa dana untuk membayar kewajiban atas bunga utang, dan (biasanya) memerlukan utang batu …
Read More »Apa yang Dimaksud dengan TKDD
Apa yang dimaksud dengan TKDD. TKDD merupakan kependekan atau singkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Istilah ini berubah menjadi TKD atau Transfer Ke Daerah dengan berlakunya UU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yaitu UU nomor 1 Tahun 2022. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk dikelola …
Read More »Pengertian Negosiasi
Pengetian negosiasi- Negosiasi adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih atau pihak yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang menguntungkan atas satu atau lebih masalah di mana ada konflik yang harus diselesaikan. Tujuan Negosiasi Apa tujuan dari negosiasi? Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang akan menghasilkan keuntungan bersama. Masing-masing pihak mencoba untuk mencapai kesepakatan …
Read More »Pengertian APBN
Pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana tersebut terkait dengan pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara secara garis besar berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan Hibah. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, …
Read More »UU Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara merupakan salah satu dari paket UU Keuangan Negara ( selain UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan) Berikut Hal-hal yang perlu diketahui tentang UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Fungsi APBN: 1. Otorisasi 2. Perencanaan 3. Pengawasan 4. Alokasi 5. Distribusi …
Read More »